Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Status: Berlaku · Ditetapkan 1 Juli 2021 · Diundangkan 1 Juli 2021 · BN 2021 (756): 247 hlm. · 715 pasal

Ringkasan (dibuat dengan bantuan AI)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tujuan utama peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi KLHK, serta menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi. Peraturan ini juga merupakan pelaksanaan dari Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden. Untuk menjalankan tugas tersebut, KLHK menyelenggarakan berbagai fungsi, termasuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang seperti pemantapan kawasan hutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, hingga penegakan hukum. Struktur organisasi KLHK terdiri dari Sekretariat Jenderal, 10 Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, 2 Badan, dan Staf Ahli. Selain itu, terdapat unit organisasi pendukung seperti Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, Pusat Kebijakan Strategis, Pusat Data dan Informasi, serta Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan. Peraturan ini merinci tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi tersebut, mulai dari tingkat Sekretariat Jenderal hingga subdirektorat dan bagian.

Pokok pengaturan

  • Kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pasal 1-5).
  • Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk Sekretariat Jenderal, 10 Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, 2 Badan, dan Staf Ahli (Pasal 6).
  • Pembentukan unit organisasi pendukung seperti Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, Pusat Kebijakan Strategis, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan (Pasal 7).
  • Rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Jenderal serta biro-biro di bawahnya (Pasal 8-77).
  • Rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan beserta unit-unit di bawahnya (Pasal 78-130).
  • Rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem beserta unit-unit di bawahnya (Pasal 131-179).
  • Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pegawai negeri sipil yang membantu kepala perwakilan dan Menteri dalam meningkatkan hubungan dan kerja sama lingkungan hidup dan kehutanan di luar negeri (Pasal 77).
  • Struktur organisasi terperinci untuk setiap Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan, termasuk sekretariat, direktorat/pusat, subdirektorat/bidang, dan subbagian/kelompok jabatan fungsional (Lampiran I dan II).

Siapa yang diatur

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Atase Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Daftar pasal (715)

  • Pasal 1 — BAB I — KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
  • Pasal 2 — BAB I — KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
  • Pasal 3 — BAB I — KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
  • Pasal 4 — BAB I — KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
  • Pasal 5 — BAB I — KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
  • Pasal 6 — BAB II — SUSUNAN ORGANISASI
  • Pasal 7 — BAB II — SUSUNAN ORGANISASI
  • Pasal 8 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 9 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 10 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 11 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 12 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 13 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 14 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 15 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 16 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 17 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 18 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 19 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 20 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 21 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 22 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 23 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 24 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 25 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 26 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 27 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 28 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 29 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 30 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 31 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 32 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 33 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 34 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 35 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 36 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 37 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 38 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 39 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 40 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 41 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 42 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 43 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 44 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 45 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 46 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 47 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 48 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 49 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 50 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 51 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 52 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 53 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 54 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 55 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 56 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 57 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 58 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 59 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 60 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 61 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 62 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 63 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 64 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 65 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 66 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 67 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 68 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 69 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 70 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 71 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 72 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 73 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 74 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 75 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 76 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 77 — BAB III — SEKRETARIAT JENDERAL
  • Pasal 78 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 79 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 80 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 81 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 82 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 83 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 84 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 85 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 86 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 87 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 88 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 89 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 90 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 91 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 92 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 93 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 94 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 95 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 96 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 97 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 98 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 99 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 100 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 101 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 102 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 103 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 104 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 105 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 106 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 107 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 108 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 109 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 110 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 111 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 112 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 113 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 114 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 115 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 116 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 117 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 118 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 119 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 120 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 121 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 122 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 123 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 124 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 125 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 126 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 127 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 128 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 129 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 130 — BAB IV — DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
  • Pasal 131 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 132 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 133 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 134 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 135 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 136 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 137 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 138 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 139 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 140 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 141 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 142 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 143 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 144 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 145 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 146 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 147 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 148 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 149 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 150 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 151 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 152 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 153 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 154 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 155 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 156 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 157 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 158 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 159 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 160 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 161 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 162 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 163 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 164 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 165 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 166 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 167 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 168 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 169 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 170 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 171 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 172 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 173 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 174 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 175 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 176 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 177 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 178 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 179 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 180 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 181 — BAB V — DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
  • Pasal 182 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 183 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 184 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 185 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 186 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 187 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 188 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 189 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 190 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 191 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 192 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 193 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 194 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 195 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 196 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 197 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 198 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 199 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 200 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 201 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 202 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 203 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 204 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 205 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 206 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 207 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 208 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 209 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 210 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 211 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 212 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 213 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 214 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 215 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 216 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 217 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 218 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 219 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 220 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 221 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 222 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 223 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 224 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 225 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 226 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 227 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 228 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 229 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 230 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 231 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 232 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 233 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 234 — BAB VI — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH
  • Pasal 235 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 236 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 237 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 238 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 239 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 240 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 241 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 242 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 243 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 244 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 245 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 246 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 247 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 248 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 249 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 250 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 251 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 252 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 253 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 254 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 255 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 256 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 257 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 258 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 259 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 260 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 261 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 262 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 263 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 264 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 265 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 266 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 267 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 268 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 269 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 270 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 271 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 272 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 273 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 274 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 275 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 276 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 277 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 278 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 279 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 280 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 281 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 282 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 283 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 284 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 285 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 286 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 287 — BAB VII — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
  • Pasal 288 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 289 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 290 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 291 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 292 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 293 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 294 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 295 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 296 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 297 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 298 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 299 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 300 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 301 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 302 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 303 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 304 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 305 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 306 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 307 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 308 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 309 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 310 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 311 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 312 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 313 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 314 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 315 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 316 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 317 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 318 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 319 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 320 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 321 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 322 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 323 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 324 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 325 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 326 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 327 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 328 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 329 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 330 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 331 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 332 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 333 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 334 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 335 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 336 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 337 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 338 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 339 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 340 — BAB VIII — DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
  • Pasal 341 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 342 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 343 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 344 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 345 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 346 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 347 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 348 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 349 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 350 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 351 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 352 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 353 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 354 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 355 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 356 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 357 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 358 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 359 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 360 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 361 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 362 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 363 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 364 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 365 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 366 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 367 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 368 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 369 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 370 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 371 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 372 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 373 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 374 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 375 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 376 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 377 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 378 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 379 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 380 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 381 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 382 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 383 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 384 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 385 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 386 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 387 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 388 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 389 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 390 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 391 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 392 — BAB IX — DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH,
  • Pasal 393 — BAB X — DIREKTORAT JENDERAL
  • Pasal 394 — BAB X — DIREKTORAT JENDERAL
  • Pasal 395 — BAB X — DIREKTORAT JENDERAL
  • Pasal 396 — BAB X — DIREKTORAT JENDERAL
  • Pasal 397 — BAB X — DIREKTORAT JENDERAL
  • Pasal 398 — BAB X — DIREKTORAT JENDERAL
  • Pasal 399 — BAB X — DIREKTORAT JENDERAL
  • Pasal 400 — BAB X — DIREKTORAT JENDERAL

Lihat PDF · Sumber: JDIH KLH/BPLH