Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sektor Kehutanan)

Ringkasan (dibuat dengan bantuan AI)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) di Indonesia, khususnya untuk sektor kehutanan, kelautan dan perikanan, serta sektor lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha melalui penyederhanaan proses perizinan dan pengawasan yang transparan serta akuntabel. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. PBBR mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi) yang akan menentukan jenis perizinan yang diperlukan, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga Izin. Pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha (PB) dan/atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang diproses secara elektronik melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Proses perizinan mencakup pemenuhan persyaratan dasar seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan (PL), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Untuk kegiatan di kawasan hutan, diperlukan persetujuan penggunaan kawasan hutan, komitmen pemanfaatan hutan, prinsip pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan. Sementara untuk kegiatan di laut, diperlukan Persetujuan KKPR Laut (KKPRL).

Pokok pengaturan

• Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) meliputi persyaratan dasar, PB, PB UMKU, norma, standar, prosedur, dan kriteria, layanan Sistem OSS, pengawasan, evaluasi dan reformasi kebijakan, pendanaan, penyelesaian permasalahan dan hambatan, serta sanksi (Pasal 2).
• Pelaku Usaha wajib memiliki PB dan/atau PB UMKU yang diproses secara elektronik melalui Sistem OSS (Pasal 4).
• PBBR mencakup berbagai sektor, termasuk kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, keagamaan, pos, telekomunikasi, penyiaran, pertahanan dan keamanan, ekonomi kreatif, informasi geospasial, ketenagakerjaan, perkoperasian, penanaman modal, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan lingkungan hidup (Pasal 5 ayat (1) dan (2)).
• Tingkat Risiko kegiatan usaha (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, tinggi) menentukan jenis Perizinan Berusaha: NIB untuk risiko rendah, NIB dan Sertifikat Standar untuk risiko menengah, serta NIB dan Izin untuk risiko tinggi (Lampiran III).
• Persyaratan dasar meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan (PL), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (Pasal 12).
• Untuk kegiatan di kawasan hutan, diperlukan persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan komitmen pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru, atau persetujuan pelepasan kawasan hutan (Pasal 37).
• Untuk kegiatan di laut, diperlukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) (Pasal 65).
• Persetujuan Lingkungan (PL) wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dan diberikan berdasarkan dokumen lingkungan hidup berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL (Pasal 78).
• Pengawasan berbasis Risiko dilakukan secara rutin atau insidental, dengan intensitas berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Untuk kegiatan usaha berisiko rendah, pengawasan hanya insidental, dan untuk UMK dalam bentuk pembinaan (Lampiran III).
• Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU di luar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (Pasal 6).

Siapa yang diatur

Pelaku Usaha (orang perseorangan atau badan usaha), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), kementerian/lembaga terkait.

Sanksi

Sanksi diatur dalam ruang lingkup penyelenggaraan PBBR (Pasal 2 ayat (2) huruf j), namun detail jenis dan pasal sanksi tidak dijelaskan secara spesifik dalam teks yang diberikan.

Mencabut / mengubah

• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Daftar pasal (517)

• Pasal 1 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 2 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 3 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 4 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 5 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 6 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 7 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 8 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 9 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 10 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 12 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 13 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 14 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 15 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 16 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 17 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 18 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 19 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 20 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 22 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 23 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 25 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 26 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 27 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 28 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 29 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 30 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 31 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 32 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 33 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 34 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 35 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 36 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 37 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 38 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 39 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 40 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 41 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 42 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 43 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 44 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 45 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 46 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 47 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 48 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 49 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 50 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 51 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 52 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 53 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 54 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 55 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 56 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 57 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 58 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 59 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 60 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 61 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 62 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 63 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 64 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 65 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 66 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 67 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 68 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 69 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 70 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 71 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 72 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 73 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 74 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 75 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 76 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 77 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 78 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 79 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 80 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 81 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 82 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 83 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 84 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 85 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 86 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 87 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 88 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 89 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 90 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 92 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 93 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 94 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 95 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 96 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 97 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 98 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 99 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 100 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 101 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 102 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 103 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 104 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 105 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 106 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 107 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 108 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 109 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 120 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 121 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 122 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 123 — BAB II — PERSYARATAN DASAR
• Pasal 124 — BAB III — PERIZINAN BERUSAHA
• Pasal 125 — BAB III — PERIZINAN BERUSAHA
• Pasal 126 — BAB III — PERIZINAN BERUSAHA
• Pasal 127 — BAB III — PERIZINAN BERUSAHA
• Pasal 128 — BAB III — PERIZINAN BERUSAHA
• Pasal 129 — BAB III — PERIZINAN BERUSAHA
• Pasal 130 — BAB III — PERIZINAN BERUSAHA
• Pasal 131 — BAB III — PERIZINAN BERUSAHA
• Pasal 132 — BAB III — PERIZINAN BERUSAHA
• Pasal 133 — BAB III — PERIZINAN BERUSAHA
• Pasal 134 — BAB IV — PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
• Pasal 135 — BAB IV — PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
• Pasal 136 — BAB IV — PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
• Pasal 137 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 138 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 139 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 140 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 141 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 142 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 143 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 144 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 145 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 146 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 147 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 148 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 149 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 150 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 151 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 152 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 153 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 154 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 155 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 156 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 157 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 158 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 159 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 160 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 161 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 162 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 163 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 164 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 165 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 166 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 167 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 168 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 169 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 170 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 171 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 172 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 173 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 174 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 175 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 176 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 177 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 178 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 179 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 180 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 181 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 182 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 183 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 184 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 185 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 186 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 187 — BAB V — NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
• Pasal 188 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 189 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 190 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 191 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 192 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 193 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 194 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 195 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 196 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 197 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 198 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 199 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 200 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 201 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 202 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 203 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 204 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 205 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 206 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 207 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 208 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 209 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 211 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 213 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 214 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 215 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 216 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 218 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 220 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 222 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 224 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 225 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 226 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 227 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 228 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 229 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 230 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 231 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 232 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 233 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 234 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 235 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 236 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 237 — BAB VI — LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
• Pasal 238 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 239 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 240 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 242 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 243 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 245 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 246 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 247 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 248 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 249 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 250 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 251 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 252 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 253 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 254 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 255 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 256 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 257 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 258 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 259 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 260 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 261 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 262 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 263 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 264 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 265 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 266 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 267 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 268 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 269 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 270 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 272 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 273 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 276 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 277 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 278 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 279 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 280 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 281 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 282 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 283 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 284 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 285 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 286 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 287 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 288 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 289 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 290 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 291 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 292 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 293 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 294 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 295 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 296 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 297 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 298 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 299 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 300 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 301 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 302 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 303 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 304 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 305 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 306 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 307 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 308 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 309 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 310 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 313 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 314 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 315 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 316 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 317 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 318 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 319 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 320 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 322 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 323 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 324 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 325 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 326 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 327 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 328 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 329 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 330 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 331 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 332 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 333 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 334 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 335 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 336 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 337 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 338 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 339 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 340 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 341 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 342 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 343 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 344 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 345 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 346 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 347 — BAB VII — PENGAWASAN
• Pasal 348 — BAB VIII — EVALUASI DAN REFORMASI KEBIJAKAN
• Pasal 349 — BAB VIII — EVALUASI DAN REFORMASI KEBIJAKAN
• Pasal 350 — BAB IX — PENDANAAN
• Pasal 351 — BAB X — PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN
• Pasal 352 — BAB X — PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN
• Pasal 353 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 354 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 355 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 356 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 357 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 358 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 359 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 360 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 361 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 362 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 363 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 364 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 365 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 366 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 367 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 368 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 369 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 370 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 371 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 372 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 373 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 374 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 375 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 376 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 377 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 378 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 379 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 380 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 381 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 382 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 383 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 384 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 385 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 386 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 387 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 388 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 389 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 390 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 391 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 392 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 393 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 394 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 395 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 396 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 397 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 398 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 399 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 400 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 401 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 402 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 403 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 404 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 405 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 406 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 407 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 408 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 409 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 410 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 412 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 413 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 414 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 415 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 416 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 418 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 419 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 420 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 422 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 423 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 424 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 425 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 426 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 428 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 429 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 430 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 432 — BAB XI — SANKSI
• Pasal 433 — BAB XI — SANKSI