Pasal 366 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sektor Kehutanan)

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor kehutanan, dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. penghentian... SK No253118A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -202- c. penghentian layanan pemerintah; d. denda administratif; e. pembekuan PB; dan/atau f. pencabutan PB.