Pasal 325 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sektor Kehutanan)

(1) Pengawasan rutin untuk subsektor industri pertahanan mencakup Pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha non perseorangan terhadap standar pelaksanaan kegiatan usaha yang meliputi: a. pelaksanaan produksi; b. sumber daya manusia; c. fasilitas produksi dan/atau fasilitas pemeliharaan; dan d. teknologi yang telah dikuasai. (2) Pengawasan. SK No 253415 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA _r73_ (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk subsektor industri pertahanan dilakukan melalui: a. survei; b. monitoring; dan/atau c. laporan. (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.