Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sektor Kehutanan)

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor pertanian, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementarakegiatan; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan PB; f. penutupan kegiatan usaha; dan/atau g. pengenaan daya paksa polisional. SK No 253119 A (2) Setiap PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -20r(21 Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB UMKU pada sektor pertanian, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementarakegiatan; d. pencabutan PB UMKU; e. penarikan produk dari peredaran; f. penutupan kegiatan usaha; g. pemusnahan; dan/atau h. pengenaan daya paksa polisional. (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21dilakukan: a. secara bertahap; dan b. secara tidak bertahap.