Pasal 369 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sektor Kehutanan)

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor minyak dan gas bumi, dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; c. penghentian usaha atau kegiatan; d. denda administratif; e. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau f. pencabutan PB dan/atau PB UMKU. (21 Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. kegiatan survei umum; b. kegiatan . SK No 253117 A PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -203- b. kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi; c. kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon; dan d. kegiatan penunjang usaha minyak dan gas bumi; (3) Penghentian usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan bersamaan dengan pengenaan daya paksa polisional. (41 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.