Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Status: Berlaku · Ditetapkan 14 Agustus 2024 · Diundangkan 14 Agustus 2024 · BN 2024 (167) · 137 pasal

Ringkasan (dibuat dengan bantuan AI)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 ini mengatur secara komprehensif mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemanfaatan Sumber Daya Air yang berkelanjutan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan mengutamakan fungsi sosial dan keadilan. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak air. Peraturan ini menguraikan tahapan pengelolaan mulai dari penyusunan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Wilayah Sungai, hingga pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, serta operasi dan pemeliharaan. Penekanan diberikan pada keterpaduan antarsektor dan antarwilayah, keterkaitan penggunaan air permukaan dan air tanah, serta keseimbangan antara konservasi dan pendayagunaan. Aspek konservasi Sumber Daya Air diatur secara rinci, meliputi perlindungan dan pelestarian sumber air (permukaan dan tanah), pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air. Selain itu, peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat, pendanaan, sistem informasi, dan koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

Pokok pengaturan

  • Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup untuk kemanfaatan berkelanjutan dan kemakmuran rakyat (Pasal 2).
  • Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi penyusunan dan penetapan Kebijakan, Pola, dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi; serta konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air (Pasal 3).
  • Penetapan Wilayah Sungai dikelompokkan menjadi lintas negara, lintas provinsi, strategis nasional, lintas kabupaten/kota, dan dalam satu kabupaten/kota, berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan keseimbangan pengelolaan (Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12).
  • Pola Pengelolaan Sumber Daya Air disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau setiap 5 tahun, atau lebih cepat jika ada perubahan lingkungan strategis (Pasal 24).
  • Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan penjabaran teknis dari Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, disusun untuk 20 tahun, dan dapat ditinjau setiap 5 tahun (Pasal 26, Pasal 40, Pasal 41).
  • Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi dapat dilakukan oleh pemerintah atau ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air, serta dapat melibatkan masyarakat (Pasal 45).
  • Konservasi Sumber Daya Air dilakukan melalui perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air (Pasal 53).
  • Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air Permukaan meliputi pemeliharaan fungsi sumber air, pengendalian pemanfaatan, pengisian air, pengaturan sanitasi, perlindungan terkait pembangunan lahan, pengendalian pengolahan tanah hulu, pengaturan sempadan, rehabilitasi hutan, dan pelestarian hutan lindung (Pasal 54 ayat (3)).
  • Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air Tanah meliputi menjaga daya dukung daerah imbuhan dan akuifer, serta memulihkan kondisi zona kritis dan rusak (Pasal 54 ayat (4)).
  • Pengelolaan Kualitas Air mencakup penyusunan rencana, pemantauan, perbaikan fungsi lingkungan, dan perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarananya (Pasal 71).

Siapa yang diatur

Pemerintah Pusat (Presiden, Menteri terkait), Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota), Pengelola Sumber Daya Air (unit pelaksana teknis kementerian/daerah, BUMN/BUMD), Setiap Orang (perseorangan atau korporasi), kelompok Masyarakat, dan pemrakarsa kegiatan.

Daftar pasal (137)

  • Pasal 1 — BAB I — KETENTUAN UMUM
  • Pasal 2 — BAB I — KETENTUAN UMUM
  • Pasal 3 — BAB I — KETENTUAN UMUM
  • Pasal 4 — BAB I — KETENTUAN UMUM
  • Pasal 5 — BAB II — LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 6 — BAB II — LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 7 — BAB II — LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 8 — BAB II — LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 9 — BAB II — LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 10 — BAB II — LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 12 — BAB II — LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 13 — BAB II — LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 14 — BAB II — LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 15 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 16 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 17 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 18 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 19 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 20 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 21 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 23 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 24 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 25 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 26 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 27 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 28 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 29 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 30 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 31 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 32 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 33 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 34 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 35 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 36 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 37 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 38 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 39 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 40 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 43 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 44 — BAB III — PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 45 — BAB IV — PELAKSANAAN KONSTRUKSI PRASARANA SUMBER DAYA AIR,
  • Pasal 46 — BAB IV — PELAKSANAAN KONSTRUKSI PRASARANA SUMBER DAYA AIR,
  • Pasal 48 — BAB IV — PELAKSANAAN KONSTRUKSI PRASARANA SUMBER DAYA AIR,
  • Pasal 49 — BAB IV — PELAKSANAAN KONSTRUKSI PRASARANA SUMBER DAYA AIR,
  • Pasal 50 — BAB IV — PELAKSANAAN KONSTRUKSI PRASARANA SUMBER DAYA AIR,
  • Pasal 51 — BAB IV — PELAKSANAAN KONSTRUKSI PRASARANA SUMBER DAYA AIR,
  • Pasal 52 — BAB IV — PELAKSANAAN KONSTRUKSI PRASARANA SUMBER DAYA AIR,
  • Pasal 53 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 54 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 55 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 56 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 57 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 58 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 59 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 60 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 61 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 62 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 63 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 64 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 65 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 66 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 67 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 68 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 69 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 70 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 71 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 72 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 73 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 75 — BAB V — KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 76 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 78 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 79 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 80 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 81 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 82 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 83 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 84 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 85 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 86 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 87 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 88 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 89 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 90 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 91 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 92 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 93 — BAB VI — PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 94 — BAB VII — PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
  • Pasal 95 — BAB VII — PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
  • Pasal 96 — BAB VII — PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
  • Pasal 97 — BAB VII — PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
  • Pasal 98 — BAB VII — PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
  • Pasal 99 — BAB VII — PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
  • Pasal 100 — BAB VII — PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
  • Pasal 101 — BAB VII — PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
  • Pasal 102 — BAB VII — PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
  • Pasal 103 — BAB VIII — PERIZINAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 104 — BAB VIII — PERIZINAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 105 — BAB VIII — PERIZINAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 106 — BAB VIII — PERIZINAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 107 — BAB VIII — PERIZINAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 108 — BAB VIII — PERIZINAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 109 — BAB VIII — PERIZINAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 116 — BAB VIII — PERIZINAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 117 — BAB VIII — PERIZINAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 118 — BAB VIII — PERIZINAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 120 — BAB VIII — PERIZINAN SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 121 — BAB IX — SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 122 — BAB IX — SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 123 — BAB IX — SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 124 — BAB IX — SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 125 — BAB IX — SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 126 — BAB IX — SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 127 — BAB IX — SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 128 — BAB IX — SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 129 — BAB IX — SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 130 — BAB IX — SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
  • Pasal 131 — BAB X — PENDANAAN
  • Pasal 132 — BAB X — PENDANAAN
  • Pasal 133 — BAB X — PENDANAAN
  • Pasal 134 — BAB X — PENDANAAN
  • Pasal 135 — BAB X — PENDANAAN
  • Pasal 136 — BAB X — PENDANAAN
  • Pasal 137 — BAB XI — PENGAWASAN
  • Pasal 138 — BAB XII — HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
  • Pasal 139 — BAB XIII — LAPORAN DAN PENGADUAN
  • Pasal 140 — BAB XIV — SANKSI ADMINISTRATIF
  • Pasal 141 — BAB XIV — SANKSI ADMINISTRATIF
  • Pasal 142 — BAB XIV — SANKSI ADMINISTRATIF
  • Pasal 143 — BAB XIV — SANKSI ADMINISTRATIF
  • Pasal 144 — BAB XIV — SANKSI ADMINISTRATIF
  • Pasal 145 — BAB XV — KETENTUAN LAIN-LAIN
  • Pasal 146 — BAB XV — KETENTUAN LAIN-LAIN
  • Pasal 147 — BAB XV — KETENTUAN LAIN-LAIN
  • Pasal 148 — BAB XV — KETENTUAN LAIN-LAIN
  • Pasal 149 — BAB XVI — KETENTUAN PERALIHAN
  • Pasal 150 — BAB XVI — KETENTUAN PERALIHAN
  • Pasal 151 — BAB XVI — KETENTUAN PERALIHAN

Lihat PDF · Sumber: JDIH Kementerian Kehutanan