Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Ringkasan (dibuat dengan bantuan AI)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 ini mengatur secara komprehensif mengenai sertifikasi kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), lembaga penyedia jasa penyusun Amdal (LPJP Amdal), dan uji kelayakan lingkungan hidup. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan kompetensi para penyusun Amdal serta lembaga yang terlibat dalam proses Amdal, sehingga dokumen Amdal yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan persetujuan lingkungan. Regulasi ini menetapkan standar dan prosedur untuk akreditasi Lembaga Pelatihan Kompetensi Amdal (LPK Amdal) dan penetapan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Amdal (LSK Amdal). Selain itu, diatur pula persyaratan registrasi bagi LPJP Amdal dan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, termasuk kriteria ahli bersertifikat yang menjadi anggotanya. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas kajian Amdal dan proses uji kelayakan, yang pada akhirnya akan mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif. Salah satu hal terpenting dalam peraturan ini adalah penekanan pada sistem manajemen mutu dan pelaporan kinerja secara berkala bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari LPK Amdal, LSK Amdal, LPJP Amdal, hingga Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Adanya sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, hingga pencabutan akreditasi/penetapan/registrasi menunjukkan komitmen untuk menjaga standar kompetensi dan kualitas dalam seluruh ekosistem Amdal di Indonesia.

Pokok pengaturan

• Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal meliputi pelatihan, uji kompetensi, dan penerbitan sertifikat oleh LSK Amdal yang telah ditetapkan Menteri (Pasal 3).
• LPK Amdal wajib memiliki akreditasi dari Menteri untuk menyelenggarakan pelatihan penyusunan Amdal, dengan persyaratan tertentu termasuk penanggung jawab, pengajar, kurikulum, dan sistem manajemen mutu (Pasal 4-11).
• LSK Amdal wajib memperoleh penetapan dari Menteri untuk melaksanakan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi Amdal, dengan persyaratan struktur organisasi, sistem uji kompetensi, penguji, dan sistem manajemen mutu (Pasal 15-24).
• Penyusun Amdal bersertifikat (ketua tim atau anggota tim) wajib melakukan pelaporan kinerja dan pemeliharaan kompetensi secara berkala (Pasal 29).
• LPJP Amdal wajib mendapatkan registrasi dari Menteri, dengan persyaratan memiliki tenaga tetap penyusun Amdal bersertifikat (minimal 2 ketua tim dan 2 anggota tim), perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap dan ahli, serta sistem manajemen mutu (Pasal 34).
• Menteri membentuk Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang bertugas membantu Menteri dalam membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, melakukan sertifikasi ahli, dan monitoring evaluasi (Pasal 38).
• Menteri menetapkan ahli bersertifikat untuk menjadi anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan usulan dan penilaian persyaratan (Pasal 42-47).
• Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dibentuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan kewenangan uji kelayakan Amdal sesuai lingkup wilayah dan jenis usaha/kegiatan (Pasal 48-56).
• Menteri melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja kepada LSK Amdal, LPK Amdal, LPJP Amdal, dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup secara berkala (Pasal 61-63).
• Pendanaan operasional Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dibebankan pada APBN/APBD, sementara biaya penilaian Amdal/UKL-UPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan, dan biaya sertifikasi dibebankan kepada pemohon (Pasal 68-71).

Siapa yang diatur

Lembaga Pelatihan Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LPK Amdal), Lembaga Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LSK Amdal), Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LPJP Amdal), Penyusun Amdal (perorangan), ahli bersertifikat, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Sanksi

Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan akreditasi/penetapan/registrasi selama 1 (satu) tahun, hingga pencabutan akreditasi/penetapan/registrasi dapat diberikan kepada LPK Amdal (Pasal 64), LSK Amdal (Pasal 65), dan LPJP Amdal (Pasal 66) jika tidak memenuhi ketentuan atau hasil evaluasi menunjukkan ketidakpatuhan. Penyusun Amdal bersertifikat yang menyalahgunakan sertifikat, menjiplak, atau memalsukan data/informasi dalam penyusunan Amdal akan dicabut sertifikat kompetensinya dan dilarang menyusun Amdal (Pasal 32).

Mencabut / mengubah

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta penerbitan Izin Lingkungan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Daftar pasal (74)

• Pasal 1 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 2 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 3 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 4 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 5 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 6 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 7 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 8 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 9 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 10 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 11 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 12 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 13 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 14 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 15 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 16 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 17 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 18 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 19 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 20 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 21 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 22 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 23 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 24 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 25 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 26 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 27 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 28 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 29 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 30 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 31 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 32 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 33 — BAB II — SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS
• Pasal 34 — BAB III — LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUNAN ANALISIS
• Pasal 35 — BAB III — LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUNAN ANALISIS
• Pasal 36 — BAB III — LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUNAN ANALISIS
• Pasal 37 — BAB III — LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUNAN ANALISIS
• Pasal 38 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 39 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 40 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 41 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 42 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 43 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 44 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 45 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 46 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 47 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 48 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 49 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 50 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 51 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 52 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 53 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 54 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 55 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 56 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 57 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 58 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 59 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 60 — BAB IV — UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 61 — BAB V — PEMBINAAN DAN EVALUASI
• Pasal 62 — BAB V — PEMBINAAN DAN EVALUASI
• Pasal 63 — BAB V — PEMBINAAN DAN EVALUASI
• Pasal 64 — BAB V — PEMBINAAN DAN EVALUASI
• Pasal 65 — BAB V — PEMBINAAN DAN EVALUASI
• Pasal 66 — BAB V — PEMBINAAN DAN EVALUASI
• Pasal 67 — BAB V — PEMBINAAN DAN EVALUASI
• Pasal 68 — BAB VI — PENDANAAN
• Pasal 69 — BAB VI — PENDANAAN
• Pasal 70 — BAB VI — PENDANAAN
• Pasal 71 — BAB VI — PENDANAAN
• Pasal 72 — BAB VII — KETENTUAN PERALIHAN
• Pasal 73 — BAB VIII — KETENTUAN PENUTUP
• Pasal 74 — BAB VIII — KETENTUAN PENUTUP