Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ringkasan (dibuat dengan bantuan AI)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini merupakan pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum. Peraturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi informasi. KUHAP baru ini dirancang untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu. Beberapa hal terpenting yang diatur dalam undang-undang ini meliputi mekanisme Keadilan Restoratif, Pengakuan Bersalah (Plea Bargain), Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement), serta pengaturan yang lebih rinci mengenai upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur secara spesifik mengenai perlindungan pelapor, pengadu, saksi, dan korban, serta bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah.

Pokok pengaturan

• Pembaruan hukum acara pidana untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Menimbang huruf a, b, c).
• Penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Menimbang huruf d).
• Pengaturan sistem peradilan pidana terpadu dengan diferensiasi fungsional antara Penyidik, Jaksa, Hakim, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 2 ayat (2)).
• Penyelidikan dan Penyidikan, termasuk wewenang Penyelidik, Penyidik, dan Penyidik Pembantu, serta koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum (Bab II, Pasal 5-63).
• Mekanisme Keadilan Restoratif sebagai pendekatan penanganan perkara tindak pidana untuk pemulihan keadaan semula, yang dapat dilakukan pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Bab IV, Pasal 79-88).
• Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahan dengan imbalan keringanan hukuman (Pasal 1 angka 16, Pasal 78).
• Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement) bagi Penuntut Umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa korporasi (Pasal 1 angka 17, Pasal 65 huruf k).
• Pengaturan Upaya Paksa yang meliputi Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, pemeriksaan surat, Pemblokiran, dan larangan keluar wilayah Indonesia (Bab V, Pasal 89-111).
• Perlindungan bagi pelapor, pengadu, saksi, dan korban pada setiap tahap pemeriksaan, termasuk bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian ilmiah (Pasal 53-57).
• Pengaturan mengenai ganti rugi, restitusi, dan kompensasi bagi korban atau pihak yang dirugikan (Pasal 1 angka 41, 43, 44).

Siapa yang diatur

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Penyidik Tertentu, Penyelidik, Jaksa, Penuntut Umum, Hakim, Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan, Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, Pelapor, Pengadu, Keluarga Tersangka/Korban, Korporasi, Penyandang Disabilitas, dan orang lanjut usia.

Sanksi

Penyelidik atau Penyidik yang melampaui atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dikenai sanksi administratif, sanksi etik, atau sanksi pidana (Pasal 23 ayat (7)). Penuntut Umum yang melampaui atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dikenai sanksi administratif, sanksi etik, atau sanksi pidana (Pasal 68).

Mencabut / mengubah

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Daftar pasal (350)

• Pasal 1 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 2 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 3 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 4 — BAB I — KETENTUAN UMUM
• Pasal 5 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 7 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 8 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 9 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 10 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 11 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 12 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 13 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 14 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 15 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 16 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 17 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 18 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 19 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 20 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 21 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 22 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 23 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 24 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 25 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 26 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 27 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 28 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 29 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 30 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 31 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 32 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 33 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 34 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 35 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 36 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 37 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 38 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 39 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 40 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 41 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 42 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 44 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 45 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 46 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 47 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 48 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 49 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 50 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 51 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 52 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 53 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 54 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 55 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 56 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 57 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 58 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 59 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 60 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 61 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 62 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 63 — BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Pasal 64 — BAB III — PENUNTUTAN
• Pasal 65 — BAB III — PENUNTUTAN
• Pasal 66 — BAB III — PENUNTUTAN
• Pasal 67 — BAB III — PENUNTUTAN
• Pasal 68 — BAB III — PENUNTUTAN
• Pasal 69 — BAB III — PENUNTUTAN
• Pasal 70 — BAB III — PENUNTUTAN
• Pasal 71 — BAB III — PENUNTUTAN
• Pasal 72 — BAB III — PENUNTUTAN
• Pasal 73 — BAB III — PENUNTUTAN
• Pasal 75 — BAB III — PENUNTUTAN
• Pasal 76 — BAB III — PENUNTUTAN
• Pasal 78 — BAB III — PENUNTUTAN
• Pasal 79 — BAB IV — MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
• Pasal 80 — BAB IV — MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
• Pasal 81 — BAB IV — MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
• Pasal 82 — BAB IV — MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
• Pasal 83 — BAB IV — MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
• Pasal 84 — BAB IV — MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
• Pasal 85 — BAB IV — MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
• Pasal 86 — BAB IV — MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
• Pasal 87 — BAB IV — MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
• Pasal 88 — BAB IV — MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
• Pasal 89 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 90 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 92 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 93 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 94 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 95 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 96 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 97 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 98 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 99 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 100 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 101 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 102 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 103 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 104 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 105 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 106 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 107 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 108 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 109 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 110 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 111 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 112 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 113 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 114 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 115 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 116 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 117 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 118 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 119 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 120 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 121 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 122 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 123 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 124 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 125 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 126 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 127 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 128 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 129 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 130 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 131 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 132 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 133 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 134 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 135 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 136 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 137 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 138 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 139 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 140 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 141 — BAB V — UPAYA PAKSA
• Pasal 142 — BAB VI — HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA
• Pasal 143 — BAB VII — HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS,
• Pasal 144 — BAB VII — HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS,
• Pasal 145 — BAB VII — HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS,
• Pasal 146 — BAB VII — HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS,
• Pasal 147 — BAB VII — HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS,
• Pasal 148 — BAB VII — HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS,
• Pasal 149 — BAB VIII — ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM
• Pasal 150 — BAB VIII — ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM
• Pasal 151 — BAB VIII — ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM
• Pasal 152 — BAB VIII — ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM
• Pasal 153 — BAB VIII — ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM
• Pasal 154 — BAB VIII — ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM
• Pasal 155 — BAB VIII — ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM
• Pasal 156 — BAB IX — BERITA ACARA
• Pasal 157 — BAB X — SUMPAH ATAU JANJI
• Pasal 158 — BAB XI — WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
• Pasal 159 — BAB XI — WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
• Pasal 160 — BAB XI — WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
• Pasal 161 — BAB XI — WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
• Pasal 162 — BAB XI — WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
• Pasal 163 — BAB XI — WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
• Pasal 164 — BAB XI — WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
• Pasal 165 — BAB XI — WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
• Pasal 166 — BAB XI — WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
• Pasal 167 — BAB XI — WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
• Pasal 168 — BAB XI — WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
• Pasal 169 — BAB XI — WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
• Pasal 170 — BAB XII — KONEKSITAS
• Pasal 171 — BAB XII — KONEKSITAS
• Pasal 172 — BAB XII — KONEKSITAS
• Pasal 173 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 174 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 175 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 176 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 177 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 178 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 179 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 180 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 181 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 182 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 183 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 184 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 185 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 186 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 187 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 188 — BAB XIII — GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
• Pasal 189 — BAB XIV — PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI
• Pasal 190 — BAB XIV — PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI
• Pasal 192 — BAB XIV — PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI
• Pasal 193 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 194 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 195 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 196 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 197 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 198 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 199 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 200 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 201 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 202 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 203 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 204 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 205 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 206 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 207 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 208 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 209 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 210 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 212 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 215 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 217 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 218 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 219 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 220 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 221 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 223 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 224 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 225 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 226 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 227 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 228 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 229 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 230 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 231 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 232 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 233 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 234 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 235 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 236 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 237 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 238 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 239 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 240 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 241 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 242 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 243 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 244 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 245 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 246 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 247 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 248 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 249 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 250 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 251 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 252 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 253 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 254 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 255 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 256 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 257 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 258 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 259 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 260 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 261 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 262 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 263 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 264 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 265 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 266 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 267 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 268 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 269 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 271 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 272 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 274 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 275 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 276 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 277 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 278 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 279 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 280 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 281 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 282 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 283 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 284 — BAB XV — PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
• Pasal 285 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 286 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 287 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 288 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 289 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 290 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 291 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 292 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 293 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 294 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 295 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 296 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 298 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 299 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 300 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 302 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 303 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 304 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 305 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 306 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 307 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 308 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 309 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 310 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 312 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 313 — BAB XVI — UPAYA HUKUM BIASA
• Pasal 314 — BAB XVII — UPAYA HUKUM LUAR BIASA
• Pasal 316 — BAB XVII — UPAYA HUKUM LUAR BIASA
• Pasal 318 — BAB XVII — UPAYA HUKUM LUAR BIASA
• Pasal 319 — BAB XVII — UPAYA HUKUM LUAR BIASA
• Pasal 320 — BAB XVII — UPAYA HUKUM LUAR BIASA
• Pasal 322 — BAB XVII — UPAYA HUKUM LUAR BIASA
• Pasal 323 — BAB XVII — UPAYA HUKUM LUAR BIASA
• Pasal 324 — BAB XVII — UPAYA HUKUM LUAR BIASA
• Pasal 325 — BAB XVII — UPAYA HUKUM LUAR BIASA
• Pasal 326 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 327 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 328 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 329 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 330 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 331 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 332 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 333 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 334 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 335 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 336 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 337 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 338 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 339 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 340 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 341 — BAB XVII — KORPORASI
• Pasal 342 — BAB XIX — PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
• Pasal 343 — BAB XIX — PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
• Pasal 344 — BAB XIX — PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
• Pasal 345 — BAB XIX — PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
• Pasal 346 — BAB XIX — PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
• Pasal 347 — BAB XIX — PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
• Pasal 348 — BAB XIX — PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
• Pasal 349 — BAB XIX — PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
• Pasal 350 — BAB XIX — PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
• Pasal 351 — BAB XIX — PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
• Pasal 352 — BAB XIX — PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
• Pasal 353 — BAB XX — PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN
• Pasal 354 — BAB XX — PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN
• Pasal 355 — BAB XX — PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN
• Pasal 356 — BAB XX — PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN
• Pasal 357 — BAB XX — PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN
• Pasal 358 — BAB XX — PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN
• Pasal 359 — BAB XX — PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN
• Pasal 360 — BAB XXI — SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
• Pasal 361 — BAB XXII — KETENTUAN PERALIHAN
• Pasal 362 — BAB XXIII — KETENTUAN PENUTUP
• Pasal 363 — BAB XXIII — KETENTUAN PENUTUP
• Pasal 364 — BAB XXIII — KETENTUAN PENUTUP
• Pasal 365 — BAB XXIII — KETENTUAN PENUTUP
• Pasal 366 — BAB XXIII — KETENTUAN PENUTUP
• Pasal 367 — BAB XXIII — KETENTUAN PENUTUP
• Pasal 368 — BAB XXIII — KETENTUAN PENUTUP
• Pasal 369 — BAB XXIII — KETENTUAN PENUTUP