Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Open Dumping (Pembungan) Limbah ke Laut

(1) Lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan: a. terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen; b. tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif; dan c. rona a wal kualitas air laut harus memenuhi baku mutu air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. (2) Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lokasi Dumping (Pembuangan) Limb ah berupa tailing harus memenuhi persyaratan: a. terletak di dasar laut dengan kedalaman ≥ 100 m (lebih besar dari atau sama dengan seratus meter); b. secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut - 5 yang mengarahk an tailing ke kedalaman ≥ 200 m (lebih besar dari atau sama dengan dua ratus meter); c. tidak ada proses pengadukan ( mixing ) di daerah up - welling ; dan d. tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak. (3) Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah berupa serbuk bor dan lumpur bor harus memenuhi persyaratan: a. terletak di laut dengan kedalaman ≥ 50 m (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh meter); b. dampaknya berada di dalam radius ≤ 500 m (lebih kecil dari atau sama dengan lima ratus meter) dari lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak; c. tidak ada proses pengadukan ( mixing ) di daerah up - welling ; dan d. tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak. (4) Daerah sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kawasan konservasi laut ; b. daerah rekreasi atau wisata bahari; c. kawasan mangrove/hutan bakau; d. ekosistem lamun dan terumbu karang; e. taman nasional; f. taman wisata alam laut; g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; h. kawasan rawan bencana alam; - 6 - i. daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budi daya perikanan; j. alur migrasi biota laut yang dilindungi; k. daerah penangkapan ikan/zona perikanan produktif; l. alur pelayaran ; dan m. daerah khusus militer . (5) Dalam hal rona awal kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memenuhi baku mutu air laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan konsentrasi pada parameter yang melampaui baku mutu air laut. 3. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini . 4. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini .