Pasal 35 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun

(1) Penutupan fasilitas Penimbunan Limbah non - B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a pada fasilitas Penimbunan Limbah non - B3 berupa p enimbusan akhir Limbah non - B3 dilakukan dengan menggunakan sistem pelapis penutup yang berurutan dari dasar, meliputi : a. tanah penutup perantara berupa tanah dengan ketebalan paling rendah 15 cm (lima belas sentimeter) yang ditempatkan di atas Limbah non - B3 ; b. tanah tudung penghalang berupa: 1. tanah lempung yang dipadatkan hingga mencapai konduktivitas hidraulik 10 - 7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik) dengan ketebalan 60 cm (enam puluh sentimeter); atau 2. lapisan Geosynthetic Clay Liner (GCL) ketebalan 6 mm (enam milimeter); c. tudung geomembran dengan ketentuan: 1. berupa HDPE dengan ketebalan paling rendah 1 mm (satu milimeter) dan konduktivitas hidraulik dengan nilai 10 - 7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik); dan - 31 - 2. har us dirancang tahan terhadap semua tekanan selama instalasi, konstruksi lapisan atas, dan saat penutupan fasilitas penimbusan akhir; d. pelapis untuk tudung drainase dengan ketentuan: 1. berupa bahan butiran atau geonet dengan transmisivitas planar paling rendah sama dengan 0,3 cm 2 /detik (nol koma tiga sentimeter persegi per detik); 2. dipasang geotextile di lapisan atas; dan 3. harus mampu mengumpulkan air permukaan yang meresap ke dalam lapisan tumbuhan yang ada di atasnya untuk kemudian menyalurkan ke tepian fasil itas penimbusan akhir , dan e. pelapis tanah untuk tumbuhan berupa tanah pucuk ( top soil ) dengan ketebalan paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter). (2) Penutupan fasilitas Penimbunan Limbah non - B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 4 huruf a pada fasilitas Penimbunan Limbah non - B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang, dan bendungan penampung Limbah tambang dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi, rencana pasca tambang dan/atau pedoman yang telah disetujui oleh instansi terkait .