Pasal 468 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sektor Kehutanan)

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. paksaan pemerintah; e. pembekuan PB; dan/atau f. pencabutan PB. SK No 253062 A Pasal PRESIDEN R.EPUBLIK INDONESIA -257 -