Pasal 464 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sektor Kehutanan)

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada subsektor pendidikan untuk kegiatan usaha penerbitan buku, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penarikan produk dari peredaran; c. pembekuan PB; dan/atau d. pencabutan PB. SK No 253066 A (2) Setiap PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -254(21 Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor kebudayaan, dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau e. pencabutan PB dan/atau PB UMKU. (3) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk: a. penghentian pembuatan lilm; b. penghentian pengedaran film; c. penghentian pertunjukan film; d. penghentian penjualan film; dan/atau e. penghentian penyewaan film.