Pasal 450 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sektor Kehutanan)

(1) Sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat(l) huruf d dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan berpotensi atau menimbulkan: a. kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan; b. korban manusia atau kerugian harta benda; dan/atau c. menimbulkan kecelakaan. (2) Jenis sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. penghentian sementara kegiatan; b. penghentian sementara pelayanan umum; c. penyegelan; d. larangan beroperasi; e. penutupan lokasi; f. pembongkaran bangunan; dan/atau g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kerusakan terhadap keselamatan dan keamanan transportasi dan/atau lingkungan.