Pasal 440 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Sektor Kehutanan)

PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air dapat langsung dilakukan pencabutan dalam hal: a. pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan ralryat subsektor sumber daya air mengajukan permohonan pencabutan PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air; SK No 253078 A b. pemegang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -242- b. pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan ralqyat subsektor sumber daya air menyampaikan dokumen atau kelengkapan persyaratan yang tidak benar atau tidak sah; c. pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan ralryat subsektor sumber daya air tidak melaksanakan konstruksi paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air dan tidak dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan konstruksi; atau d. pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan ralryat subsektor sumber daya air telah melakukan kegiatan konstruksi tetapi bangunan tidak difungsikan selama 2 (dua) tahun setelah selesai dibangun. Pasal 44 1 (1) Pemegang PB dan PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan ralryat subsektor bina marga jalan tol yang melanggar ketentuan PB dan PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan PB dan/atau PB UMKU. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemberi PB dan PB UMKU sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.