Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penJrusunan, penetapan, dan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Menteri. PEMANFAATAN Pasal 2 1 (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (21 Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya. (3) Pemanfaatan... SK No 236447 A FRESIDEN REPUBLIK INOONESIA -L4- (3) Pemanfaatan pada Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. penelitian; b. ilmu pengetahuan; c. pendidikan; d. penyimpanan dan penyerapan karbon; e. jasa lingkungan; f. pemanfaatan hasil hutan bukan k"yr; dan/atau g. pemanfaatan tradisional yang dilakukan secara berkelanjutan. (4) Pemanfaatan Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Kawasan Hutan, meliputi: a. penelitian; b. ilmu pengetahuan; c. pendidikan; d. jasa lingkungan; e. pemanfaatan hasil hutan bukan k"y,r; f. pemanfaatan tradisional yang dilakukan secara berkelanjutan; g. pemanfaatan kayu; dan I atau h. wanamina. (5) Pemanfaatan Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 di luar Kawasan Hutan, meliputi: a. penelitian; b. ilmu pengetahuan; c. pendidikan; d. jasa lingkungan; e. pemanfaatan hasil hutan bukan kry,r; f. pemanfaatan tradisional yang dilakukan secara berkelanjutan; g. wanamina; h. budidaya perikanan; dan/atau i. pelabuhan, industri, pertanian, dan pertahanan. (6) Pemanfaatan Ekosistem Mangrove wajib dilakukan dengan tetap menjaga fungsi Ekosistem Mangrove dan baku mutu Ekosistem Mangrove. {7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan pada Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Menteri. SK No 254027 A BABIV.. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -15PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasil 22 (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan untuk mengendalikan kerusakan Ekosistem Mangrove berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. (21 Pengendalian kerusakan Ekosistem Mangrove terdiri atas: a. pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove; b. penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove; dan c. pemulihan kemsakan Ekosistem Mangrove. Bagian Kedua Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove